PRD : Rekomendasi Gerindra atas Masalah BPJS Kesehatan Bakal Sia-sia


SK.id Jakarta – Seperti diketahui pada Jumat pagi (17/01/20) Fraksi Gerindra menyerahkan 12 rekomendasi kebijakan terkait masalah BPJS Kesehatan kepada pemerintah melalui Menteri Kesehatan.

Wakil Ketua KPP PRD, Lukman Hakim, menanggapi 12 rekomendasi tersebut dengan nada psimis dan menganggap akan sia-sia saja.

“Ya, setelah saya baca 12 rekomendasi tersebut nampaknya seperti baik-baik semua tapi sesungguhnya bakal sia-sia karena tidak menyentuh akar persoalannya, yaitu sistem jaminan kesehatan itu sendiri” terangnya.

Lukman Hakim, orasi dalam sebuah aksi BPJS Gagal, Bangun Jamkesrata.

Sistem jaminan kesehatan yang dimaksud Lukman adalah sistem jaminan kesehatan yang dijalankan dengan prinsip asuransi sosial melalui BPJS Kesehatan. Menurutnya sistem asuransi sosial itu bertentangan dengan ruh jaminan kesehatan atau jaminan sosial sesuai amanat UUD 1945. Jaminan sosial (kesehatan) adalah hak rakyat, sedangkan asuransi sosial adalah kewajiban rakyat.

Baca Juga :  Mengenang Radjimo S Wijono

Jadi, lanjut Lukman, 12 rekomendasi yang dikeluarkan Gerindra tersebut hanya berkutat pada persoalan teknis yang timbul dari kesalahan sistem asuransi tersebut, jadi sejauh sistemnya masih asuransi maka persoalannya akan tetap muncul.

Lukman juga menyesalkan karena dalam FGD (focus group discussion) yang sebelumnya digelar tidak secara utuh dan konferehensif menyerap masukan dari pihak-pihak atau dari masyarakat yang diundang. Lebih jauh Lukman mengatakan bahwa dalam FDG sebelumnya ada dari LMND dan SRMI yang tidak diberi kesempatan secara layak untuk mempresentasikan konsep dan solusi atas carut-marut jaminan kesehatan di negeri ini.

Solusinya adalah Jamkesrata

Lukman lalu menawarkan sebuah konsep yang digagas oleh PRD dan berbagai organisasi rakyat yaitu konsep Jamkesrata atau Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta. Sebuah konsep jaminan sosial yang mengadopsi amanat konsitusi secara utuh dimana jaminan sosial (kesehatan) diselenggarakan sebagai kewajiban negara dan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga :  Terkait BPJS Kesehatan : Gerindra Serahkan 12 Poin Rekomendasi

Skema Jamkesrata, papar Lukman, adalah :

  1. Diselenggarakan dengan prinsip jaminan sosial
  2. meng “cover” seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali (sehingga tak akan ada masalah data peserta.
  3. tidak ada iuran
  4. diselenggarakan oleh negara melalui kementerian kesehatan
  5. sumber biaya dari APBN dan atau APBD
  6. layanan dapat diakses di seluruh wilayah NKRI dan negara lain yang telah diatur secara khusus, misalnya untuk TKI dan WNI di luar negeri.
  7. negara dapat fokus dan bersinergis mengelola kesehatan dari segi promotif, preventif dan rehabilitatif secara konferehensif, sehingga peningkatan kualitas kesehatan rakyat dari tahun ke tahun dapat dijamin.

Selain itu Lukman mengatakan dengan Jamkestara negara akan lebih untung, rakyat lebih untung. Rakyat sehat, negara kuat. Dia berharap dalam momentum penyususnan omnibus law sekarang ini reformasi jaminan sosial yang mengena atas BPJS dan SJSN dapat dikembalikan sesuai konstitusi. Jika ini dapat dilakukan maka harapan Presiden Jokowi dapat terwujud karena akan ramah investasi dan juga mampu mensejahterakan rakyat. Jika tidak, maka akan terjadi sebaliknya; sia-sia.***

Tulis Komentar Anda

Tulis #komentarcerdas Anda

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Biasakan berkomentar secara bijak #koemntarcerdas #komentarbijak


*