KASBI Dikepung Pro Omnibus Law


SK.id Jakarta – Pro kontra omnibus law terus berlanjut hingga pada akar rumput. Jika selama ini hanya terdengar penolakan dari kalangan serikat buruh berhadapan dengan para juru bicara pemerintah, kini kalangan pengusaha juga ada yang mengkritik. Pun demikian di akar rumput ada yang menyatakan dukungannya terhadap omnibus law.

Dukungan terhadap omnibus law dari akar rumput ditunjukkan dengan adanya pengepungan sekretariat KASBI di Jakarta Timur. dalam video yang beredar di media sosial tampak sekelompok orang yang mengaku pendukung omnibus law melakukan aski di depan sekretariat KASBI dengan berorasi dan membakar ban bekas, Senin (17/02/20)

Patut dipertanyakan, bahwa sekelompok orang tersebut melakukan dukungan tapi malah menyerang kolompok lain yang berbeda pendapat. Hal ini bisa saja menjurus pada tekanan dan persekusi. Tidak menutup kemungkinan ada yang mendorong mereka melakukan aksi di sekretariat KASBI yang selama ini dianggap paling keras menolak omnibus law.

Baca Juga :  Ternyata ICW Dapat Duit dari KPK!

Menganggapi hal tersebut, Ketua Umum FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), Lukman Hakim, menyatakan dukungannya kepada KASBI untuk tidak surut dan menyerah. Segala tindakan burtal dan anti demokrasi harus terus dilawan.

“Ya, kepada kawan-kawan KASBI, teruslah bergerak, jangan surut dan menyerah. Tindakan brutal dan anti demokrasi harus dilawan. Kami mengecam tindakan sekelompok orang yang melakukan penyerbuan di sekretariat KASBI” seru Lukman saat dihubungi melalui telepon.

Lukamn menyerukan kepada parat keamanan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap cara-cara anarkisme yang menjurus pada persekusi. Masyarakat harus dididik untuk menggunakan cara-cara ilmiah dan Pancasilais.

Lukan menambahkan, bahwa omnibus law ternyata memang tidak lebih dari regulasi untuk meliberalisasi ekonomi nasional yang mengorbankan hak-hak rakyat terutama buruh. Hal itu dapat dilihat dari draft yang beredar di masyarakat paska diserahkannya kepada DPR beberpaa hari lalu. Jadi sudah wajar jika ada penolakan dari kalangan buruh.

Baca Juga :  Jakarta Banjir Lagi, Anies ke Wartawan : "Ijinkan Saya Bekerja"

Bahkan Lukman menambahkan bahwa dari draft tersebut sebenarnya juga ada ketentuan yang justru menyulitkan pelaku usaha nasional, sehingga industri nasional akan melemah dan terancam.

(OS)

Tulis Komentar Anda

Tulis #komentarcerdas Anda

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Biasakan berkomentar secara bijak #koemntarcerdas #komentarbijak


*