Ekonomi

DPR Sepakati RUU Ciptaker, Kata Airlangga

SK.id – Seiring dengan penolakan dan kontroversi di masyarakat, DPR dan pemerintah bersikeras untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Pembahasan RUU Ciptaker sendiri minus klaster Ketenagakerjaan yang ditunda karena mendapat penolakan keras dr kalangan buruh. Belakangan Menko Perekonomian mengklaim bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakatinya. “Secara harafiah dan maksud dan ketentuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disepakati ….. baca selengkapnya

Ekonomi

MUI : Tolak Omnibus Law Karena Bergeser dari Pancasila

“Go to hell buat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kalau itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja, sementara rakyat banyak di negeri ini hanya akan mendapat ampas-ampasnya saja.” Anwar Abbas – Sekjen MUI SK.id – Setelah RUU HIP yang dimotori PDI Perjuangan di Badan Legislasi DPR, akhirnya ditunda setelah menuai penolakan luas. Salah satu yang menolak keras adalah MUI. Kini, ….. baca selengkapnya

Berita

RUU Ciptaker Ditunda?

SK.id Jakarta – Setelah DPR terkesan bersikeras tetap membahas RUU Ciptaker dan melakukan penundaan pembahasan hingga 27 April, akhirnya pemerintah dan DPR mersepakat menunda. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Namun penundaan hanya berlaku pada pembahasan klaster ketenagakerjaan saja. Presiden mengungkapkan pihaknya sudah bersepakat dengan DPR untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Hal ini sebenarnya ….. baca selengkapnya

Berita

Omnibus Cipta Kerja Jalan Terus, Buruh Pasti Bergerak

SK.id Jakarta – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hingga Senin 27 April 2020. Ini adalah penundaan kedua setelah Panja menjadwalkan rapat dengar pendapat pada Rabu 22 April 2020. “Mungkin Senin akan datang (RDPU), karena kemarin waktunya mepet, terus harus konfirmasi dari narsumnya. Butuh waktu,” kata Supratman, Ketua Badan Legislasi ….. baca selengkapnya

Nasional

Menyikapi Omnibus Law, BEM Uhamka Kritis Tapi Solutif

SK.id – Pro kontra Omnibus Law mulai tak terdengar menyusul datangnya wabah corona yang melanda hampir semua wilayah di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti reaksi terhadap Omnibus Law itu menghilang sama sekali. BEM Uhamka mengambil jalan tengah dengan bersikap kritis tetapi solutif. Sultan Fadilah, Menlu BEM Uhamka mengatakan pihaknya saat ini tengah konsen untuk menghadapi wabah corona, namun demikian tidak ….. baca selengkapnya